ACEH KAYA TAPI MISKIN

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia, ibu kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduknya sekitar 4.732.000 jiwa (2014). Dengan luas wilayah 58.376 km².

Aceh dikenal dengan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi rakyatnya miskin. Selain sumber daya alamnya yang melimpah, Aceh juga merupakan salah satu provinsi penerima dana otonomi khusus (otsus). Tetapi kenapa masyarakat Aceh belum sejahtera?

Hasil kajian Institute For Development of Acehnese Society (Ideas) kemiskinan Aceh masih jauh diatas rata-rata nasional (11,13 persen). Berdasarkan data BPS Aceh, pada September 2015 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Aceh mencapai 859 ribu orang (17,11 persen), bertambah sebanyak 8 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2015 yang jumlahnya 851 ribu orang (17,08 persen).

Direktur Ideas, Munzami Hs mengatakan kondisi tingginya angka kemiskinan ini merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh yang masih terjerat dengan persoalan kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan aliran dana APBA belasan triliun yang mengalir ke Aceh tiap tahunnya, maka berlimpahnya anggaran masih belum berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Termasuk persoalan pengangguran yang merupakan salah satu penyebab kemiskinan, Aceh menempati urutan tertinggi angka pengangguran di indonesia (9,93 persen).

Berbicara ekonomi kita harus berbicara industri rumah tangga, investasi, dan ekspor impor. Dimana salah satu penyebab tingginya pengangguran di Aceh adalah industri di Aceh yang masih rendah dikarenakan para investor lebih memilih berinvestasi di luar daripada di Aceh karena mempertimbangkan kurangnya faktor keamanan di Aceh.

Apalagi, Aceh adalah champion korupsi, nomor 3 ditingkat nasional. Bahkan diperkirakan 40 persen dana anggaran Aceh bocor. Bisa jadi pendapatan perkapita Aceh naik, tapi itu hanya mengalir ke kantong-kantong tertentu.

Apabila APBA dan dana Otsus tidak dikelola tepat sasaran dan profesional, maka akan berdampak lebih buruk terhadap kesejahteraan rakyat Aceh di masa depan. Semoga kebijakan anggaran yang sedang dibahas oleh eksekutif dan legislatif di Aceh untuk tahun anggaran 2016 ini berorientasi terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Semoga APBA benar-benar berpihak dan pro rakyat miskin.